Andra Soni Angkat Suara Soal Pajak Air, Sebut Bukan Sekadar Tambah PAD

Gubernur Banten Andra Soni menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Pembukaan acara dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dengan memukul alat musik tradisional Lombok, gendang beleq.

“Hari ini saya mengikuti Pembukaan Raker APPSI yang dibuka oleh Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pemprov Banten mendukung Raker APPSI yang fokus membahas pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta pajak air permukaan,” ujar Andra Soni.

Menurut Andra, pemberdayaan UMKM mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Sementara itu, terkait pajak air permukaan, Andra menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari, bukan sekadar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Provinsi Banten sebagai daerah industri memandang isu air permukaan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan,” katanya.

Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan salam dari Mendagri Tito Karnavian yang berhalangan hadir karena harus mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Bima Arya memaparkan bahwa saat ini para kepala daerah menghadapi lima tantangan utama, mulai dari dinamika lokal, isu nasional, hingga kondisi geopolitik.

“Saat ini ada lima tantangan kepala daerah. Pertama, faktor geopolitik yang sebelumnya jarang menjadi perhatian. Kedua, mengawal kebijakan nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes), desa nelayan, dan janji politik kepada konstituen,” paparnya.

Tantangan berikutnya, lanjut Bima Arya, adalah memahami algoritma media masa kini serta kewaspadaan tinggi terhadap potensi pelanggaran hukum.

“Kelima, harus superhati-hati dengan jebakan hukum karena ada KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan. Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga menyampaikan pesan dan arahan Mendagri Tito Karnavian terkait fungsi ganda gubernur.

“Gubernur memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kepala daerah otonom dan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Gubernur bertugas mengoordinasikan kebijakan nasional dengan para bupati dan wali kota melalui rapat koordinasi dan rapat kerja yang rutin,” tegasnya.

Ia menambahkan, gubernur harus memimpin langsung program kerja prioritas, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, serta terus memberi teladan integritas kepada bupati dan wali kota.

“Gubernur juga harus membangun hubungan kerja yang konstruktif—bukan transaksional—dengan Forkopimda, serta memberikan perhatian serius terhadap kejelasan batas wilayah kabupaten, kota, hingga desa,” ujar Bima Arya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’oed, menyatakan bahwa Raker APPSI memiliki nilai yang sangat strategis sebagai ruang berbagi pengalaman dan inspirasi antar-gubernur.

“Raker ini merumuskan kondisi riil pemerintahan provinsi saat ini. APPSI merupakan rumah besar bagi gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Rudy.

Ia berharap APPSI mampu melahirkan solusi konkrit dan rekomendasi aplikatif bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Pada raker kali ini, fokus utama pembahasan tertuju pada dua isu strategis: pemberdayaan UMKM demi memperkuat ekonomi daerah serta optimalisasi pajak air permukaan untuk memperkuat fiskal daerah.

“Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur NTB dan Ketua Dekranasda NTB yang telah menjadi tuan rumah dan mendukung penuh Raker APPSI, serta kepada seluruh gubernur dan dewan pakar yang hadir,” pungkasnya.